Home / SIARAN PERS / MUI Desak Pemerintah Indonesia Berperan Aktif dalam Tragedi Kemanusiaan di Myanmar

MUI Desak Pemerintah Indonesia Berperan Aktif dalam Tragedi Kemanusiaan di Myanmar

mui-anwarFORJIM – Aksi-aksi kekerasan dan tindakan tidak beradab yang diderita oleh suku Rohingya di Myanmar adalah suatu tindakan kejahatan atas kemanusiaan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), DR. H. Anwar Abbas, MM, M.Ag dalam konferensi pers di Gedung MUI, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

“Bukan hanya merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, juga pembantaian massal, pengusiran, pembakaran, pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan dan sejumlah tindakan brutal lainnya,” ungkap Anwar Abbas.

Dikatakan Anwar, tindakan biadab itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminatif berlatar agama ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung.

“Penganiayaan yang dilakukan secara keji itu kepada warga sipil harus segera dihentikan. Seluruh bangsa-bangsa di dunia harus bertanggungjawab secara moral atas nasib dan masa depan suku Rohingya di Myanmar.”

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait Tragedi Kemanusiaan terhadap umat Islam di Myanmar.
Sikap MUI

MUI mengutuk tindakan pembantaian, pengusiran, penindasan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan, penangkapan dan sejumlah tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya yang dilakukan terhadap kaum muslimin Rohingya.

Tindakan biadab yang dilakukan oleh tentara Myanmar dan milisi bersenjatanya tidak dapat ditolorir atas nama apapun. Bahkan tindakan ini mengindikasikan telah terjadinya skenario pembasmian etnis (genosida) terhadap muslim Rohingya.

MUI mendesak Pemerintah Myanmar agar segera menghentikan pembantaian dan segala bentuk kebiadaban tentara Myanmar dan milisi bersenjatanya serta memberikan perlindungan bagi hak-hak hidup dan beragama kaum muslim Rohingya.

“Apabila itu tidak segera dilakukan, maka kami meminta agar Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi dicabut, karena tidak pantas menyandangnya.”

MUI menuntut pemerintah Myanmar untuk segera mengakui etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan memberikan hak-hak mereka tanpa perlakuan diskriminatif.

Lebih lanjut, MUI menyesalkan sikap PBB yang tidak pro aktif dalam mengatasi masalah pembantaian etnis terhadap kaum muslim Rohingya.

“Untuk itu kami mendesak PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk segera melakukan langkah kongkrit dalam mencegah berlanjutnya krisis kemanusiaan di Myanmar.”

MUI juga melaporkan pemerintah Myanmar ke Dewan Keamanan PBB dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian dalam melindungi suku Rohingya yang tidak berdosa.

MUI mendesak Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam tragedi kemanusiaan di Myanmar dan mempelopori upaya penyelesaian masalah etnis Rohingya bersama negara-negara ASEAN dan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tanpa harus mengorbankan Asean’s Principle of non Interference.
Selanjutnya, MUI meminta Pemerintah untuk menyiapkan lahan tempat tinggal bagi pengungsi (eksodus) Rphingya. Misalnya di salah satu pulau yang tak berpenghuni, agar mereka dapat membangun kehidupan baru di tempat tersebut.

MUI mengajak seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk memberikan bantuan kepaada kaum muslimin Rohingya. Derita yang mereka rasakan adalah derita seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. [F-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *